WALIKOTA BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA

NOMOR           TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang  :  a.  bahwa untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja perangkat    daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

b.  bahwa Peraturan Walikota Bima Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat     : 1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran        Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3.     Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang  Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.      Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);

9.  Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5  Tahun 2016  tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan     :    PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA                 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

 BAB I

KETENTUAN UMUM

 Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.      Daerah adalah Kota Bima.

2.      Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.      Walikota adalah Walikota Bima. 

4.      Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5.      Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.

6.      Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

7.      Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.

8.   Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

9.   Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

11.   Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggung jawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.

12.   Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

               (1)    Sekretariat DPRD  merupakan  unsur  pelayanan  administrasi  dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

(2)    Sekretariat DPRD  dipimpin  oleh  Sekretaris  DPRD  yang  dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)    Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas:

a.   Sekretaris DPRD.

b.   Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari:

1.   Subbagian Program dan Keuangan; dan

2.   Subbagian Umum.

c.   Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri dari :

1.   Subbagian Kajian Perundang-undangan; dan

2.   Subbagian Persidangan, Risalah dan Publikasi.

d.   Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari :

1.   Subbagian Fasilitasi Penganggaran; dan

2.   Subbagian Fasilitasi Pengawasan.

e.   Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)    Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

 Bagian Kesatu

Sekretaris DPRD

 Pasal 4

                    (1).  Sekretaris DPRD  mempunyai  tugas  menyelenggarakan  administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi                                   keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang         diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

(2)     Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a.    penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b.    penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c.    asilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;

d.    penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan

e.    melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kedua

Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 5

       (1)  Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang

             meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan aparatur sipil negara.

(2)     Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

a.       menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;

b.       mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;

c.       mengelola administrasi keanggotaan DPRD;

d.      memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;

e.       mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;

f.        menyediakan fasilitasi fraksi DPRD;

g.      menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;

h.      menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;

i.        menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;

j.        menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;

k.       mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;

l.        memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;

m.     memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;

n.      menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;

o.      melaksanakan      pengelolaan     keuangan     Pimpinan,     Anggota dan Sekretariat DPRD;

p.      mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;

q.      memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;

r.        mengevaluasi laporan  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan Sekretariat DPRD;

s.       mengoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;

t.        mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;

u.       menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD; dan

v.       melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugasnya.

(3)     Bagian Umum dan Keuangan, membawahi:

1.  Subbagian Program dan Keuangan; dan

2.  Subbagian Umum.

Paragraf 1

Subbagian Program dan Keuangan

 Pasal 6

                     Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas:

a.    menyusun bahan perencanaan;

b.    menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) baik murni maupun perubahannya;

c.    menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;

d.    merencanakan kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;

e.    merencanakan pemverifikasian keuangan;

f.     memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;

g.    mengoordinasikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara dan pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk pengajuan Surat  Permintaan  Pembayaran  (SPP)  dan  Surat  Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambah Uang (TU)/Langsung (LS);

h.    memverifikasi perencanaan kebutuha