Rilis Berita                                                                                          
Kegiatan DPRD Kota Bima
Rabu, 11 November 2026

Sekretariat DPRD Kota Bima, Rabu 11 November 2026 – Wakil Ketua I DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan, S.Adm., memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengusulan program melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam kegiatan reses di Kantor Lurah Manggemaci, Rabu (11/11) sore.

Penjelasan tersebut menjadi bagian penting dari upaya DPRD memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang proses perencanaan, pengusulan, hingga penganggaran program pembangunan daerah. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa setiap aspirasi masyarakat harus melalui tahapan dan mekanisme yang telah diatur dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Dalam dialog bersama masyarakat, Alfian mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemeriksaan sekaligus memberikan arahan terkait sejumlah aspek tata kelola pemerintahan daerah, termasuk mekanisme pengusulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Menurutnya, pengusulan program melalui Pokir tidak dapat dilakukan secara mendadak, melainkan harus dipersiapkan melalui proses perencanaan sejak jauh hari. Bahkan, aspirasi yang hendak diperjuangkan untuk masuk dalam penganggaran tahun berikutnya harus mulai disiapkan sejak satu tahun sebelumnya.

"Ini penting kami jelaskan kepada masyarakat agar memahami bagaimana alur perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Jangan sampai ketika ada usulan yang belum terealisasi, kemudian masyarakat menganggap anggota dewan tidak memperjuangkan aspirasinya. Ada tahapan dan mekanisme yang harus kita ikuti bersama," jelas Alfian.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses tetap menjadi perhatian dan akan diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah.

Sebagai unsur pimpinan DPRD, Alfian juga menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat agar dapat masuk dalam proses perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Sementara itu, Tenaga Pakar DPRD Kota Bima, Adisan, turut memberikan pemaparan teknis mengenai keterkaitan antara Pokir DPRD dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Ia menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat memiliki peluang untuk diakomodasi dalam APBD sepanjang memenuhi persyaratan administratif, teknis, serta tahapan perencanaan yang telah ditetapkan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kelengkapan dokumen pendukung. Masyarakat diharapkan dapat melengkapi setiap usulan pembangunan dengan dokumentasi kondisi lapangan, foto lokasi, maupun dokumen lain yang dapat memperkuat urgensi dan kebutuhan program yang diusulkan.

Adisan juga menyarankan agar aspirasi yang disampaikan melalui kegiatan reses turut disampaikan dalam forum Musrenbang, sehingga usulan tersebut memiliki keterhubungan dengan proses perencanaan pembangunan pemerintah daerah.

"Akan semakin bagus kalau satu objek usulan disampaikan melalui reses dan juga Musrenbang. Dengan begitu, ketika dilakukan perumusan dan penilaian, usulan tersebut memiliki peluang mendapatkan skor yang lebih tinggi," terangnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa usulan yang telah melewati tahapan perumusan dan penilaian selanjutnya dapat ditindaklanjuti melalui survei teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Survei tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi lapangan serta kelayakan teknis dari program yang diusulkan.

Hasil dari seluruh tahapan tersebut menjadi salah satu bahan dalam proses penganggaran daerah, yang selanjutnya perlu dikawal agar program prioritas masyarakat dapat memperoleh ruang dalam APBD.

Melalui kegiatan reses ini, DPRD Kota Bima tidak hanya membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan di lingkungan masing-masing, tetapi juga memberikan edukasi mengenai tata kelola aspirasi dan perencanaan pembangunan.

DPRD berharap masyarakat semakin memahami bahwa memperjuangkan aspirasi bukan sekadar menyampaikan permintaan, melainkan juga memastikan setiap usulan disiapkan dengan baik, didukung dokumen yang memadai, serta mengikuti jalur perencanaan yang benar.

Reses menjadi ruang menyerap aspirasi sekaligus membangun pemahaman bersama, agar setiap kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *

Foto / Editor: dian
Adm: @sekretariat_dprd_kota_bima
Sumber: Sekretariat DPRD Kota Bima