Rilis Berita

Jum’at, 24 Januari 2025

Kegiatan DPRD Kota Bima

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP)

Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut di terima langsung oleh Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima  Yth. Bpk. Yogi Prima Ramadhan, S.E., beserta Wakil Ketua Komisi I Yth. Bpk. Aswin Imansyah., beserta Sekretaris Komisi I Yth. Bpk. Edi., Hadir juga Anggota Komisi I Yth. Bpk. Abdul Haris., Yth. Bpk. Muhammad Amin, S. IP., Yth. Bpk. Amiruddin. S.H., Yth. Bpk. Haerun Yasin, SH. M.Ec. Dev., Yth. Bpk. Abdul Rabbi dan Yth. Bpk. Muslim., ikut hadir mendanpingi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima Bpk. Siswadi, S.Si, M.Ak, CRMO., beserta Staf Sekretariat DPRD Kota Bima.

Hari Kamis, 23 Januari 2025 pukul 09.00 Wita, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima menerima Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Forum Tenaga Teknis dan Administrasi (FTTA) Kota Bima (bersetatus R2). Bersaman dengan Aliansi Guru R2 dan R3 Tahap I Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Bima 2024, Guru-guru ini datang di temani oleh Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bima, Bpk. Suhardin S.Pd. M.Pd.

Adapun Rapat yang di laksanakan terpisah itu di dahului oleh Aliansi Guru R2 (Honorer Kategori 2) dan R3 (Honorer Pemerintah Daerah yang terdata dalam data Base BKN 2022) Tahap I Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Bima 2024. Kemudian setelahnya di teruskan oleh Forum Tenaga Teknis dan Administrasi Kota Bima (bersetatus R2/Honorer Kategori 2), dalam penyampaiannya kepada Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima garis besarnya hampIr sama, yang dimana kedua Forum tersebut Menolak keras terhadap kebijakan Pemerintah yang menetapkan, sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Status R2 (Honorer Kategori 2) dan Status R3 (Honorer Pemerintah Daerah yang terdata dalam data Base BKN 2022) dijadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (part time) serta menyatakan kekecewan kepada Pemerintah Kota Bima yang tidak adil menjadikan sebagian dari honorer yang telah lama mengabdi menjadi pegawai paruh waktu tanpa kejelasan gaji yang bisa  dipastikan layak padahal sama-sama memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP).

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima Yth. Bpk. Yogi Prima Ramadhan, S.E., menyampaikan dalam tanggapannya atas keluh kesah kedua Forum yang dimana dirinya dan rekan –rekan Komisi I pun merasakan kekecewaan yang dialami oleh kedua forum yang melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini.

Pada waktu dan kesempatan yang sama Yth. Bpk. Haerun Yasin, S.H. Ec. Dev. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima, menerangkan Bahwasanya dalam waktu dekat ini akan kembali berkordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Pemerintahan Kota Bima, serta dinas terkait sehubungan dengan mekanisme dan kebijakan mengenai perubahan status dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (part time)ke Penuh Waktu (full Time), Juga untuk masalah gaji (tambah beliau) akan melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk merumuskan Kebijakan yang sesuai dengan Kemampuan Daerah Kota Bima. (pungkasnya)

Sebelumnya Yth. Bpk. Yogi Prima Ramadhan, S.E., pun menyampaikan bahwasanya Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima telah Berkordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima, Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). terkait polemik regulasi serta solusi status paruh waktu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Bima, sehingga memperoleh haknya yang sama.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Ruangan Rapat Banggar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima, ini berjalan dengan Aman, Tertib serta Kondusif.

Adm. @setwan.bimakota.go.id

Foto.adit