Rilis

Kegiatan DPRD Kota Bima

Kamis, 16 Oktober 2025

Kota Bima, 16 Oktober 2025 — Komisi III DPRD Kota Bima menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah instansi teknis dan perwakilan perusahaan pertambangan guna membahas status izin usaha pertambangan (IUP) yang beroperasi di wilayah Kota Bima.

Rapat yang dipimpin oleh Amir Syarifudin, S.HI, didampingi Iwan Qamarulzaman, S.Pt, dihadiri perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bagian Ekonomi Setda Kota Bima, serta perwakilan dari empat perusahaan tambang batuan yang beroperasi di wilayah Kota Bima.

Dari hasil pembahasan, terungkap bahwa sebagian besar perusahaan tambang tidak memiliki izin aktif atau tidak tercatat dalam sistem Minerba One Map Indonesia (MOMI) milik Kementerian ESDM.

Bahkan salah satu perusahaan, CV Karomah Sukses Mandiri, diketahui masa izin produksinya telah berakhir sejak 2 Juli 2020.

Ketua Komisi III menyampaikan bahwa DPRD menaruh perhatian serius terhadap kegiatan tanpa izin pertambangan karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi daerah.

 “Kami tidak ingin aktivitas tambang yang tidak jelas izinnya terus berjalan. Pemerintah Kota bersama DLH harus turun ke lapangan untuk memastikan semua kegiatan tambang memiliki izin aktif dan sesuai ketentuan,” tegas Amir Syarifudin, S.HI.

Komisi III juga merekomendasikan agar DLH Kota Bima segera berkoordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi NTB untuk memastikan status hukum seluruh perusahaan pertambangan yang beroperasi. Bila terbukti melanggar, aktivitas penambangan diminta dihentikan sementara hingga izin diperbarui.

Dalam kesempatan itu, Amir Syarifudin juga menyampaikan kepada pemerintah daerah di tengah keterbatasan kewenangan dalam urusan pertambangan yang berdampak langsung terhadap kondisi lingkungan.

 “Kegiatan pascatambang selama ini sering meninggalkan kerusakan lingkungan yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat setempat. Sementara ruang intervensi daerah sama sekali tidak ada. Masyarakat yang terdampak taunya mengadu ke pemerintah daerah dan DPRD, padahal kewenangan sepenuhnya di provinsi. Ini dilema yang ke depan harus dicarikan solusinya, jika pemerintah ingin keseimbangan lingkungan tetap terjaga,” jelasnya.

Langkah ini menjadi bentuk komitmen Komisi III DPRD Kota Bima dalam menjaga tata kelola lingkungan yang berkelanjutan dan menegakkan aturan pertambangan yang berkeadilan. *

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Komisi III Gedung DPRD Kota Bima , pada Kamis, 16 Oktober 2025, pukul 10.00 WITA , dengan suasana aman, tertib, dan kondusif .

Foto: murni
Redaksi: dian
Adm : @sekretariat_dprd_kota_bima
Sumber: Sekretariat DPRD Kota Bima